PENDAWAENAM.NET

Pilkada akan membawa Indonesia dalam kehancuran ? Pemilih adalah orang cerdas yang berpikir buat apa buang-buang waktu untuk ikut kampanye atau memilih jika kehidupan ekonominya lebih sulit ( data empirik : tingkat pencoblosan 50% - 70% dari angka pemilih ) ; Pilkada belum tentu menghasilkan pemimpin yang dapat memerintah secara efektif ( BBM langka, listrik sulit, kebutuhan pokok naik, pekerjaan sulit, sekolah mahal ) ; Kandidat calon tidak ditentukan oleh peran partai, tetapi pada figur yang mungkin populer ? Konflik elite partai dan intrik politik seringkali terjadi yang terkadang menimbulkan konflik sosial dan pertentangan ? yang semuanya membuat pilkada berantakan ?

Pilkada dilihat dari tinjauan yang optimistik
Partisipasi pemilih yang rendah dalam pilkada bukan indikator berhentinya proses demokrasi ( contoh : AS, 50%-60% pemilih yang datang ke tempat pencoblosan Presiden, tapi pemimpin yang terpilih dapat memerintah dengan efektif ) à mungkin saja karena faktor logistik atau kurangnya sosialisasi, bukan karena kesadaran/apatisme masyarakat atau indikasi mosi tidak percaya ; Kalau figur kandidat lebih menentukan daripada parpol itu berarti calon pemimpin dalam demokrasi datang lebih luas daripada hanya sekedar kader parpol, yang sekaligus bagi parpol dapat membuka diri bagi tokoh independen ; Tidak perlu ada kekhawatiran jika nantinya kepala daerah akan menjadi tawanan DPRD hanya karena dicalonkan dari partai kecil, karena amanat konstitusi kita mendudukkan posisi ‘chek and balance’ antara eksekutif dan legislatif, justru hal ini akan menajamkan posisi itu dalam menghindari proses KKN ; Jika saat ini terjadi intrik dan konflik politik di kalangan partai politik, ini adalah hal yang lumrah dalam masa transisi menuju kematangan politik rakyat, tidak ada lagi dominasi, karena akan banyak intrik jika ternyata salah ; Jadi : “ Tidak Ada Masalah dengan Pilkada Saat Ini “, semua kekurangan yang ada jangan dijadikan alasan untuk membunuh karakter demokrasi. Tanpa demokrasi bangsa ini akan semakin terpuruk.

Permasalahan yang dihadapi negara transisi (termasuk Indonesia) adalah waktu untuk menyusun pranata-pranata demokrasi seringkali begitu pendek sehingga para penggerak pro demokrasi harus secepat mungkin meruntuhkan pranata lama yang otoriter sembari membangun pranata demokratis yang baru. Dan hal ini bukanlah pekerjaan mudah dan singkat, bahkan mungkin berkepanjangan (protracted transition countries / negara transisi berkepanjangan). Banyak tantangan yang dihadapi, oleh karena itu dibutuhkan dukungan penuh dari pegiat pro demokrasi untuk meruntuhkan aturan main lama dan sekaligus membangun aturan main yang baru dengan membangun pranata maupun pengisian substansi demokrasi melalui sosialisasi kultur demokrasi. Proses demokratisasi yang ideal adalah membangun konstruksi/pranata demokrasi dan mengisinya dengan berbagai substansi demokrasi. Sedangkan demokratisasi yang terjadi saat ini kecenderungannya adalah membangun ruang demokrasi di antara konstruksi/pranata otoriter (Kevin Hewison). Jadi demokrasi tidak pernah merupakan suatu kondisi ideal yang permanen, tetapi harus diperjuangkan, dipelihara dan dipertahankan.